Senin, 04 Januari 2010

Paradigma Baru pendidikan Nasional

Paradigma Baru Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan di Indonesia adalah keseluruhan usaha dan kegiatan pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Sistem itu perlu ditata agar diperoleh hasil maksimal dari seluruh kegiatan itu.
Pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus merupakan satu keutuhan dengan sinergi maksimal. Karena merupakan satu keutuhan maka bagaikan rantai yang kekuatannya ditentukan oleh mata rantai terlemah, sistem pendidikan mengusahakan agar semua bagiannya tidak mengandung kelemahan. Sebaliknya malahan merupakan kekuatan yang saling menunjang.
Pada waktu ini semua bagian sistem pendidikan di Indonesia mengandung banyak kelemahan. Itu sebabnya produk pendidikan tidak mewujudkan hasil yang memuaskan dan memberikan dampak positif bagi perjuangan bangsa. Itu dapat dilihat pada mutu manusia Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam rendahnya disiplin dan pengendalian diri, kemampuan hidup yang kurang efektif (apalagi efisien) dalam berbagai kejuruan dan profesi sehingga kurang ada daya saing terhadap bangsa lain, serta lemah dalam kehendak dan perbuatan. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat lunak (soft society) yang sangat medioker.
Baik pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat maupun di sekolah belum berjalan sebagaimana mestinya. Malahan pendidikan di lingkungan keluarga, disingkat pendidikan keluarga, yang sebenarnya merupakan dasar bagi usaha pendidikan lainnya, terbukti paling banyak menunjukkan kelemahan. Sebab itu penataan sistem pendidikan harus dilakukan dengan memperbaiki mutu dan memperbanyak kegiatan pendidikan di seluruh sistem pendidikan dan terutama pendidikan keluarga. Selain itu harus terwujud koneksitas yang kongkrit antara tiga bagian sistem pendidikan itu.
Penataan struktur pendidikan tertuju terutama pada sistem pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Perlu ada struktur dalam sistem sekolah dan sistem pendidikan masyarakat yang menjawab lebih tepat keperluan membentuk kemampuan hidup efektif untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa (survival) dalam masyarakat dunia yang makin maju dan berubah secara cepat; serta mendukung pendidikan keluarga dalam membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berkarakter kuat.
Penataan pendidikan keluarga dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi dan kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik, kemampuan ekonomi keluarga, kondisi lingkungan dan lainnya. Karena kuatnya pengaruh negara dan masyarakat terhadap keluarga, maka faktor kepemimpinan nasional dan daerah amat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan keluarga yang baik. Negara dan daerah yang berkondisi stabil serta sejahtera merupakan faktor amat penting bagi keluarga. Hal itu memungkinkan kondisi ekonomi yang baik pula bagi keluarga. Kalau kepemimpinan nasional dan daerah menunjukkan sikap dan perilaku yang patut menjadi tauladan, maka hal itu juga berpengaruh besar dalam suasana keluarga. Apalagi kalau ada usaha terarah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi orang tua dalam mengasuh putera-puterinya, maka itu memperkuat usaha pendidikan keluarga secara efektif. Namun patut pula diperhatikan bahwa di masa kini dan masa depan kecenderungan kedua orang tua menempuh kehidupan karier makin besar. Hal itu akan memperkuat ekonomi keluarga, tetapi dapat berpengaruh kurang baik bagi pendidikan keluarga kalau tidak ada usaha yang mengimbangi, seperti kehadiran kakek dan nenek dalam keluarga.
Para orang tua perlu disadarkan bahwa pertumbuhan manusia sangat ditentuikan oleh pendidikan yang diperolehnya sejak dalam kandungan sampai ia dewasa, terutama sampai umur 10 tahun. Selain itu faktor gizi yang diperoleh anak sejak bayi turut menentukan pertumbuhan yang baik. Tidak kalah pentingnya adalah suasana keluarga yang riang, optimis dan penuh dinamika. Ini semua memerlukan usaha Pemerintah dan berbagai lembaga sosial dan keagamaan untuk terus menerus memberikan informasi dan pedoman kepada orang tua. Kecenderungan kalangan muda sekarang untuk mudah bercerai setelah menikah beberapa tahun dan mempunyai anak sangat merugikan pertumbuhan anak itu. Kalau menjadi kecenderungan umum, maka akan mengganggu perkembangan bangsa dalam banyak segi.
Koneksitas antara pendidikan keluarga, masyarakat dan sekolah yang berjalan baik menunjang pendidikan keluarga. Seperti pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat yang memungkinkan para orang tua berhubungan secara teratur dengan para guru sekolah dan pimpinan masyarakat akan merangsang para orang tua menjalankan fungsi pendidikannya dengan baik.
Penataan pendidikan masyarakat sebagai bagian sistem pendidikan erat hubungannya dengan penataan strukturnya. Yang terutama penting diperhatikan adalah usaha untuk memperbaiki nasib anak yatim piatu dan anak jalanan. Pemerintah bersama masyarakat harus membentuk organisasi yang mengurus anak-anak itu agar mereka mendapat pendidikan semestinya. Kegagalan negara dan masyarakat melakukan hal demikian berakibat fatal bagi masa depan bangsa, apalagi jumlah anak-anak demikian tidak sedikit. Demikian pula usaha untuk mengatur pedagang kaki lima yang sesuai dengan kepentingan mereka merupakan hal yang amat penting dan sekarang belum menunjukkan bukti keberhasilannya. Sebab utama kekurangberhasilan adalah pengaturan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah dan kehidupan formal, bukan kepentingan pedagang kaki lima yang masih berada dalam kehidupan informal. Padahal sebenarnya di lingkungan pedagang kaki lima banyak terdapat jiwa kewirausahaan yang patut dikembangkan dan menguntungkan masa depan bangsa. Gerakan Pramuka dan Karang Taruna perlu dikembangkan terus dan ditingkatkan kemampuannya untuk memberikan pendidikan kepribadian dan kemampuan hidup. Adanya usaha masyarakat untuk mengadakan berbagai kursus dan latihan yang dapat menambah dan meningkatkan banyak kemampuan patut ditunjang dan dikembangkan terus. Sebab dalam kenyataan pendidikan sekolah tidak dalam segala hal memadai bagi kepentingan peserta didik.
Penataan pendidikan sekolah sebagai bagian sistem juga tidak lepas dari penataan strukturnya. Pada dasarnya seluruh bangsa ikut serta menunjang terlaksananya pendidikan sekolah. Namun karena masyarakat Indonesia masih rendah tingkat kesejahteraannya, maka sukar diharapkan peran masyarakat golongan bawah serta menengah-bawah untuk berperan besar dalam pembiayaan pendidikan sekolah. Padahal golongan masyarakat itu terbesar di Indonesia, sedangkan di pihak lain pendidikan merupakan usaha yang tidak murah apabila dijakankan dengan semestinya. Oleh sebab itu Negara, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah, harus memegang peran utama dalam pembiayaan pendidikan sekolah. Negara harus melihat pendidikan sebagai investasi utama bangsa yang sangat menentukan masa depan bangsa.
Negara harus menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma mulai Taman Kanak-Kanak hingga SMP dan Madrasah Tsanawiyah. Sekali gus itu ditetapkan sebagai Wajib Belajar agar semua anak usia 4 hingga 15 tahun dapat menikmati pendidikan pra-dasar dan dasar. Apabila Negara berhasil meningkatkan kemampuan keuangannya, juga pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, MAK) diadakan dengan cuma-cuma. Meskipun pendidikan tinggi memperoleh otonomi yang luas, termasuk dalam mengusahakan dana pembiayaan, namun dalam kenyataan masih diperlukan subsidi dari Pemerintah agar dapat dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Juga perlu ada penyelenggaraan beasiswa yang luas bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang kuat kondisi keuangannya.
Peran Negara yang besar dalam pendidikan tidak menutup peran masyarakat yang dilakukan oleh kalangan swasta. Peran swasta itu harus memenuhi sekurang-kurangnya standard minimum dari tingkat pendidikan yang diselenggarakan. Karena keterbatasan dana pemerintah, maka swasta sejauh mungkin mengusahakan kemampuan pembiayaan yang otonom. Apabila peran swasta tersebut menggantikan atau melengkapi peran pemerintah, maka subsidi pemerintah diberikan atas dasar prestasi yang ditunjukkan.
Sistem sekolah dimulai dengan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) yang disebut sebagai pendidikan pra-dasar. Taman Kanak-Kanak merupakan pendidikan amat penting untuk menjamin agar pertumbuhan anak, khususnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, berjalan dengan baik. Oleh sebab itu sebaiknya semua anak mengunjungi TK sebelum menjalani pendidikan dasar.
Dalam struktur pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan tingkat pertama dalam pendidikan dasar. Harus diusahakan agar sekurang-kurangnya pendidikan tiga tahun pertama SD mewujudkan standard minimal secara nasional. Dalam tiga tahun itu diletakkan dasar kepribadian manusia Indonesia yang di satu sisi mempunyai sifat nasional melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika serta berhitung, tetapi di sisi lain mempunyai sifat daerah masing-masing melalui pelajaran bahasa dan budaya daerah. Dengan begitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan secara kongkrit. Sifat nasional itu diperkuat melalui pendidikan kesenian, olahraga dan budi pekerti yang membuat peserta didik mampu mengembangkan diri secara individual tetapi sekali gus menyadari dan biasa hidup dalam kebersamaan. Pendidikan agama disampaikan untuk mengantarkan peserta didik memahami dan melaksanakan agamanya masing-masing. Kalau ada standard minimum bagi pendidikan itu dan dapat diwujudkan di seluruh Indonesia, maka lambat laun akan tercipta Manusia Indonesia Baru yang berkepribadian Indonesia dan sanggup berkiprah dalam dinamika umat manusia yang diliputi perubahan serba cepat dan bervariasi. Kuncinya terletak pada Guru Kelas yang membimbing peserta didik secara dekat dan penuh perhatian dengan berorientasi serta berfokus kepada peserta didik.
Tiga tahun berikut dalam pendidikan SD mulai diletakkan landasan kokoh bagi penguasaan ilmu pengetahun tanpa mengabaikan pengembangan kepribadian. Pelajaran sains yang mulai diberikan dalam ilmu fisika dan biologi harus membawa peserta didik pada perkembangan modern kedua ilmu itu. Pelajaran bahasa Indonesia dan daerah dilanjutkan dan diperkokoh penguasaannya melalui kemampuan menulis, membaca dan bercerita. Perlu diperhatikan pelajaran ilmu bumi atau geografi agar peserta didik memahami dan menyadari tempatnya dalam ruang daerah ia tinggal, ruang nasional negaranya dan ruang internasional. Juga tak boleh diabaikan pelajaran sejarah agar peserta didik paham dan sadar akan perkembangan bangsanya dalam ruang lingkup umat manusia. Faktor internasional mulai masuk melalui keharusan belajar bahasa Inggeris ditambah dengan membuat pilihan untuk belajar bahasa Arab atau Cina. Pendidikan kesenian, olahraga, agama dilanjutkan, sedangkan pendidikan budi pekerti diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Apabila kondisi memungkinkan setiap mata pelajaran diajarkan Guru Mata Pelajaran, sedangkan Guru Kelas tetap ada untuk membimbing peserta didik dan memperkuat pendidikan budi pekerti. Apabila kondisi kurang memungkinkan pembelajaran dilakukan semua oleh Guru Kelas, kecuali pendidikan olahraga dan agama.
Tingkat kedua dalam pendidikan dasar adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sebenarnya SMP harus merupakan bagian dari pendidikan menengah. Namanya saja sudah menunjukkan itu, tetapi rupanya para pembuat undang-undang di Indonesia lebih sepakat untuk menjadikannya bagian dari pendidikan dasar. Akan tetapi bagaimana pun juga SMP dan MTs bukanlah pendidikan dasar biasa, melainkan pendidikan dasar lanjutan. Sebab itu pelaksanaan pendidikan harus berbeda dari SD. SMP adalah sekolah di mana peserta didik mulai mengambil keputusan apakah nanti akan menempuh terus pendidikan umum yang menuju ke pendidikan tinggi. Atau memilih untuk secepat mungkin mempunyai keahlian kejuruan yang memungkinkannya mendapat pekerjaan dan penghasilan. Sebab itu di SMP peserta didik disiapkan apakah selepas sekolah itu akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di lingkungan pendidikan keagamaan adalah Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Terutama di kelas 3 SMP ditentukan pilihan itu.
Pendidikan ilmu pengetahuan makin diperluas di SMP, demikian pula pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa asing serta pendidikan kesenian. Pendidikan olahraga meningkatkan kemampuan berolahraga. Pendidikan agama memperdalam penanaman spiritual intelligence. Ini semua mmperkuat dasar peserta didik untuk pendidikan selanjutnya.
Sebenarnya dalam UUD no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional SMP hanya bersifat pendidikan dasar umum. Akan tetapi dalam kenyataan, terutama di daearh luar Jawa, sangat dirasakan keperluan adanya SMP Kejuruan. Cukup banyak pemuda yang tidak berminat dan tidak dalam kondisi yang sesuai untuk melanjutkan pendidikan setelah SMP dan ingin cepat bekerja serta memperoleh penghasilan. Sebab itu perlu ada SMP Kejuruan yang memenuhi keperluan itu. SMP Kejuruan dapat mengambil kejuruan teknik, pertanian, perikanan, ekonomi (khususnya perdagangan dan koperasi) yang lulusannya dengan keahliannya amat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan Indonesia. Mungkin hal ini akan berubah apabila masyarakat Indonesia makin maju dan makin sejahtera. Pada waktu itu mungkin sekali SMP Kejuruan tidak diperlukan lagi. Akan tetapi kondisi masyarakat demikian baru akan terwujud paling cepat 20 tahun yang akan datang.
Pendidikan menengah merupakan susunan berikut dalam sistem sekolah. Pendidikan menengah terbagi dalam pendidikan menengah umum yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) serta pendidikan menengah kejuruan yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)..
SMA dan MA pada dasarnya merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi di kemudian hari. Akan tetapi dalam kondisi Indonesia sekarang ternyata bahwa sekitar 80 prosen lulusan SMA tidak melanjutkan di pendidikan tinggi, melainkan langsung mencari pekerjaan dan penghasilan. Hal ini disebabkan aneka ragam alasan, antara lain kemampuan financial, daya tampung pendidikan tinggi, mutu pendidikan SMA yang kurang memadai. Agar pendidikan SMA tetap relevan dengan keperluan masyarakat yang kongkrit, maka perlu ada penyelenggaraan pendidikan yang memang menyiapkan peserta didik untuk menjadi calon mahasiswa dan yang lain adalah memberikan dasar pengetahuan tingkat pendidikan menengah serta kemampuan untuk bekerja setelah itu. Andai kata dapat dibangun SMK dalam jumlah banyak, jauh lebih banyak dari SMA, mungkin pendekatan demikian tidak diperlukan karena peserta didik yang hendak langsung bekerja dapat masuk SMK. Akan tetapi dalam kenyataan jumlah SMK terbatas karena pembangunan SMK mahal dan jauh lebih mahal dari pembangunan SMA. Oleh sebab itu masih akan lama sebelum jumlah SMK memadai untuk menampung semua peserta didik yang ingin langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Atas dasar itu perlu ada SMA Normal, yaitu yang menyiapkan peserta didik untuk ke pendidikan tinggi, dan SMA Kerja yang di samping memberikan pengetahuan tingkat pendidikan menengah juga menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Malahan tidak mustahil kalau yang diperlukan lebih banyak SMA Kerja dari pada SMA Normal. Di samping itu perlu diadakan SMA Unggul, yaitu SMA Normal yang unggul penyelenggaraannya dan menampung lulusan SMP yang unggul pula. SMA Unggul diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan meningkatkan jumlah ilmuwan dan teknolog bermutu tinggi.
SMK menyelenggarakan pendidikan yang membentuk ahli kejuruan aneka ragam yang diperlukan masyarakat. Sebab itu SMK sejak permulaan amat spesialistis sifatnya. Ada SMK Teknik dengan aneka ragam jurusan seperti Listrik, Bangunan, Komputer, Kimia, dll. SMK Rumah Tangga, SMK Pertanian, SMK Perikanan, SMK Kelautan, SMK Ekonomi dan lainnya, masing-masing dengan jurusannya yang juga spesialistis. Perbedaan dengan SMA Kerja adalah bahwa SMA Kerja tidak menyiapkan ahli kejuruan. Sebab yang dimaksudkan dengan ahli kejuruan adalah mereka yang dapat meraih sertifikat dalam kejuruan tertentu. Sedangkan ujian sertifikasi dilakukan oleh Badan Sertifikasi yang perlu dibentuk, terdiri dari pihak Pemerintah, dunia usaha dan Asosiasi Profesi. Sertifikasi itu menjaga relevansi SMK dalam dunia usaha dan menjamin bahwa pemegang sertifikat akan mudah tertampung dunia usaha di seluruh Indonesia dan bahkan di wilayah ASEAN kalau sudah ada kerjasama antar negara ASEAN dala sertifikasi. Meskipun pada dasarnya kemampuan untuk meraih sertifikat dibentuk melalui SMK, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang bukan lulusan SMK dapat pula memperoleh itu, mungkin melalui penyiapan diri sendiri. Akan tetapi hal itu akan amat langka karena pencapaian sertifikat tidak mudah. Meskipun kebanyakan lulusan SMP Kejuruan akan langsung bekerja, tetapi tidak boleh ditutup kemungkinan bagi mereka yang berminat belajar lagi untuk masuk SMK Sejenis. Hal itu harus dimungkinkan dengan memenuhi segala persyaratan yang diadakan oleh SMK bersangkutan, termasuk ujian teori dan praktek.
Tahap berikut dalam struktur sistem sekolah adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terbagi dalam pendidikan akademik, pendidikan professional dan pendidikan vokasional.yang dilakukan di Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik dan lembaga pendidikan lain.
Pendidikan akademik membentuk sarjana dalam disiplin ilmu tertentu selama 4 tahun dan lulusannya yang disebut Sarjana Satu (S1) dapat melanjutkan ke pendidikan Sarjana Dua (S2) atau pendidikan Magister. Kemudian Sarjana Dua yang memenuhi penilaian dapat melanjutkan ke pendidikan Sarjana Tiga (S3) atau Doktor.
Pendidikan professional membentuk sarjana menguasai professi atau spesialisasi tertentu yang diselenggarakan oleh Asosiasi Professi bersama perguruan tinggi.
Pendidikan vokasional membentuk ahli yang cakap dalam vokasi tertentu dan sifatnya spesialistis. Pendidikan vokasional yang berlangsung satu tahun menghasilkan lulusan dengan tingkat Diploma Satu (D1), yang berlangsung dua, tiga dan empat tahun masing-masing menghasilkan Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4).
Perbedaan utama antara pendidikan akademik dan vokasional terletak dalam keahlian yang dicapai lulusannya. Lulusan pendidikan akademik lebih berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahun secara teori, sedangkan lulusan pendidikan vokasional lebih pada penguasaan praktek dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan akademik masih memerlukan pendidikan khusus untuk menjalankan pekerjaan tertentu sebelum ia dapat bekerja., yaitu pendidikan profesional dan ujian yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi bersangkutan. Seperti Sarjana Hukum harus lulus bar examination sebelum dapat menjalankan pekerjaan sebagai advokat. Sedangkan pemegang Diploma yang memang pendidikannya sudah terarah pada pekerjaan tertentu dapat langsung menjalankan pekerjaan itu.
Kita menganut pendidikan terbuka dan karena itu pemegang Diploma dimungkinkan masuk pendidikan akademik asalkan dipenuhi syarat-syaratnya. Begitu pula, sekalipun semua mahasiswa pendidikan akademik dan vokasional pada dasarnya adalah lulusan SMA, namun tidak ditutup kemungkinan bagi lulusan SMK untuk masuk pendidikan tinggi baik akademik maupun vokasional asalkan syarat-syaratnya dipenuhi. Bahkan seorang lulusan SMP Kejuruan yang sudah bekerja lama dan menunjukkan hasil pekerjaan menonjol tidak mustahil diidzinkan menempuh ujian masuk dalam pendidikan vokasional yang sejenis dengan pekerjaan orang itu.
Dalam masyarakat modern yang sifatnya industri atau paska-industri seorang sarjana tidak dipandang lebih tinggi dari pemegang Diploma karena kesarjanaannya, atau bahkan lulusan SMK yang terkenal keahliannya . Tidak jarang pemegang Diploma (di Jerman lulusan Fach Hochschule) atau lulusan SMK (seperti di Belanda Middelbare Technische School) dalam dunia industri mendapat gaji jauh lebih tinggi dari sarjana, bahkan doctor.
MUTU PENDIDIKAN
Sesuai dengan tujuannya maka pendidikan harus bermutu; pendidikan yang tidak bermutu malahan membuat manusia yang bertentangan sikap dan perilakunya serta kemampuannya dengan keperluan masyarakat, negara dan bangsa. Kalau sekarang keadaan bangsa Indonesia begitu kacau, tidak kenal disiplin dan aturan, kurang menguasai kemampuan yang diperlukan masyarakat dan kurang kemampuan berbuat positif, maka iu semua adalah hasil pendidikan masa lampau yang hingga sekarang tidak bermutu.
Kalau bangsa Indonesia hendak merobah nasibnya dan lebih mampu bergerak secara efektif dan produktif dalam percaturan dunia, maka bangsa Indonesia harus sanggup memperbaiki pendidikannya. Itupun hasilnya baru akan diperoleh sekitar satu generasi atau 20 tahun setelah proses itu dimulai.
Terlebih dahulu bangsa Indonesia, khususnya para pemimpinnya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat serta di semua tingkatan kehidupan, harus bersedia untuk lebih berorientasi kepada mutu atau kualitas kehidupan. Harus ada dorongan pada para pemimpin untuk selalu mengusahakan dan mencapai yang terbaik. Sebab pendidikan merupakan usaha seluruh bangsa dan bukan hasil beberapa sekolah belaka.
Mutu pendidikan merupakan hasil sinergi dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah yang masing-masing berusaha mencapai hasil maksimal dalam usaha serta kegiatan mereka. Mutu pendidikan dapat dilihat secara relatif maupun absolut. Pendidikan bermutu secara absolut kalau menghasilkan sumberdaya manusia, baik secara individual maupun kolektif, yang mampu berbuat terbaik bagi masyarakat, negara, bangsa dan dirinya sehingga menghasilkan tujuan perjuangan bangsa, yaitu kehidupan yang sejahtera, maju dan berkeadilan berdasarkan Pancasila. Pendidikan dapat dikatakan bermutu scara relatif apabila dapat menghasilkan sumberdaya manusia, baik secara individual maupun kolektif, yang dapat bersaing secara positif dan efektif dengan bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya bangsa-bangsa yang hidup di sekitarnya di Asia Tenggara. Pada waktu ini baik mutu relatif maupun absolut belum tercapai.
Mutu pendidikan keluarga sangat ditentukan peran orang tua, tetapi juga semua factor yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan kemampuan orang melakukan pendidikan yang baik. Termasuk kondisi masyarakat dan negara yang kondusif bagi kondisi keluarga, dalam semua aspek kehidupan. Sebab itu pendidikan keluarga secara tidak langsung dipengaruhi oleh mutu kepemimpinan nasional yang membawa negara dalam kondisi yang aman tenteram dan sejahtera. Adanya ekonomi nasional yang dapat memberikan kesempatan kerja dan penghasilan teratur bagi orang tua amat penting. Demikian pula masyarakat yang aman memudahkan para orang tua menjalankan kewajiban pendidikan mereka. Terutama kondisi moralitas bangsa sangat berpengaruh sebagai kondisi lingkungan yang mendukung pendidikan keluarga yang baik. Akan amat membantu apabila negara dan masyarakat melalui berbagai lembaga sosial dan keagamaan membantu para orang tua dengan pemberian pedoman dan bantuan. Kemudian sikap para orang tua sendiri terhadap pentingnya pendidikan bagi puteranya mnjadi penentu mutu pendidikan keluarga. Sebab pendidikan keluarga sudah mulai ketika orang tua mulai berpasangan membentuk keutuhan harmonis. Dilanjutkan dengan pendidikan anak sebelum lahir dan diteruskan setelah lahir. Perhatian dan kasih sayang orang tua terhadapa anak disertai pembentukan dasar dari jasmani dan rohani anak melalui makanan yang bergizi serta bimbingan yang tepat sangat besar artinya. Kemudian mmbimbing anak untuk bersosialisasi melalui pendidikan dalam masyarakat yang dilakukan melalui kelompok main (playgroup). Dilanjutkan pada umur 4 tahun masuk Taman Kanak-kanak dan seterusnya ke jenjang sistem sekolah. Sekalipun anak sudah sekolah pendidikan keluarga tetap penting sampai umur 15 tahun, karena anak lebih panjang waktu dihabiskan di lingkungan keluarga dari pada di sekolah. Meskipun peran ayah selalu penting, tetapi peran ibu masih lebih penting. Sebab itu ibu yang berkarier tidak boleh mengabaikan perhatiannya yang memadai untuk anak. Demikian pula perhatian orang tua kepada semua anak secara adil setelah anak pertama disusuloleh yang berikut. Untuk menjaga kemampuan orang tua maka sebaiknya jumlah anak dibatasi maksimal tiga orang. Kasih sayang orangtua, terutama ibu, akan terus memberikan dampaknya yang positif dalam kehidupan anak.
Mutu pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi kepemimpinan yang berjalan dalam masyarakat, seperti kepemimpinan dari atas sampai bawah dalam Gerakan Pramuka dan Karang Taruna. Juga makin banyaknya LSM akan besar pengaruhnya terhadap faktor pendidikan masyarakat kalau pimpinan LSM bermutu, artinya memberikan tauladan positif yang dapat ditiru. Kemampuan bangsa dlam berbagai bidang banyak dipengaruhi oleh berbagai kursus dan latihan yang diselenggarakan dalam masyarakat, sedangkan itu semua banyak ditentukan oleh kepemimpinan organisasi itu.
Mutu pendidikan sekolah banyak sekali dipengaruhi oleh pendidikan keluarga dan penyelenggaraan TK serta SD, khususnya 3 tahun pertama SD. Peran dan mutu Guru Kelas sangat dominant dalam memghasilkan mutu iu. Sebab itu pendidikan guru untuk menjadi Guru Kelas yang efektif sangat diperlukan . Hal ini terutama berpengaruh terhadap kepribadian dan budi pekerti peserta didik.
Guru Mata Pelajaran (MP) yang bermutu mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan para peserta didik. Sebab itu sebaiknya Guru MP diambil dari sarjana yang studi dalam MP tersebut atau sangat berhubungan dengan MP itu. Kemudian ditambah dengan pendidikan untuk memperoleh sertifikat mengajar. Ini berlaku dari mulai SD kelas 4 hingga SMA dan SMK. Mutu ilmiah para guru MP dipelihara dan ditingkatkan melalui pendidikan ulangan .
Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah berperan penting agar penyelenggaraan sekolah berjalan sebaik-baiknya. Pemilihan Kepala Sekolah harus dilakukan secara saksama dengan memperhatikan track record sebagai pendidik maupun sebagai pemimpin yang mamu berperilaku positif dalam pergaulan. Bersama Komite Sekolah, Kepala Sekolah menciptakan suasana sekolah yang paling kondusif untuk pendidikan yang baik. Dan memimpin para guru dalam mendidik peserta didik dengan memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara maksimal.
Untuk SMK peran Badan Sertifikasi yang dibentuk Pemerintah bersama dunia usaha dan Asosiasi Profesi harus menjamin mutu SMK agar lulusannya dapat meaih sertifikat kejuruan.
Mutu pendidikan tinggi tidak lepas pula dari kepemimpinan dan manajemen para Rektornya bersama Majelis Wali Amanah atau Dewan Kurator. Hubungan erat antara para dosen dengan mahasiswa berdampak baik kepada perkembangan ilmu pengetahuan maupun kepribadian mahasiswa. Penyelenggaraan riset yang luas dan intensif meningkatkan mutu pendidikan tinggi, khususnya pendidikan profesional. Dorongan kepada mahasiswa agar aktif dalam penulisan makalah ilmiah serta usaha untuk memasukkan makalah dalam Jurnal Akademi menunjang perkembangan mutu pendidikan tinggi. Juga adanya berbagai Asosiasi Profesi yang secara aktif mendorong perkembangan profesi masing-masing merupakan dorongan langsung maupun tidak langsung untuk penjagaan mutu pendidikan tinggi. Demikian pula adanya kerjasama dengan pendidikan tinggi luar negeri.
Selain pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan juga amat penting penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris. Hal itu berpengaruh kepada cara berpikir dan kemampuan mengekspresikan diri serta berkomunikasi.
Para Kepala Sekolah mulai TK hingga pendidikan menengah dan pimpinan pendidikan tinggi beserta para guru dan dosen harus dapat merangsang dan mendorong peserta didik agar bersedia mengembangkan dirinya secara maksimal agar dapat berprestasi dalam berbagai bidang, baik ilmu pengetahuan, kesenian maupun olahraga. Perkembangan peserta didik sebagai individu itu disertai kesediaan dan kemampuan untuk selalu hidup dalam kebersamaan dan menyadari bahwa kehidupan sangat bersifat holistik. Salah satu indikasi bahwa Indonesia masih tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlihat dalam kenyataan belum adanya seorang Indonesia memperoleh Hadiah Nobel dalam salah satu cabang disiplin ilmu.
Sinergi antara pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah diwujudkan dengan partisipasi para orang tua dalam kegiatan sekolah dan organisasi masyarakat. Demikian pula partisipasi lembaga sekolah dengan berbagai kegiatan masyarakat. Konektivitas itu akan meningkatkan dampak positif dari pendidikan di semua bagian masyarakat.
Pendidikan keagamaan Islam amat besar pengaruhnya kepada mutu pendidikan nasional secara keseluruhan, mengingat besarnya jumlah peserta didik yang menempuh pendidikan itu. Kalau MI, MTs, MA dan MAK tidak memberikan pendidikan umum dan kejuruan yang hasilnya menyamai hasil SD, SMP, SMA dan SMK, maka akibatnya adalah bahwa terjadi dualisme yang serieus akibatnya bagi perkembangan bangsa. Apalagi kalau di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain diberikan pendidikan yang menciptakan sikap hidup serta perilaku yang bertentangan dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa di masa lalu banyak lembaga pendidikan keagamaan Islam kurang menyadari hal ini dapat dilihat pada keadaan bangsa kita dewasa ini. Para pemimpin yang mengendalikan pendidikan keagamaan Islam hendaknya memahami hal ini dan menempuh langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh rekan mereka yang sudah sadar akan hal ini dan telah berbuat yang tepat. Sayang sekali mereka masih sedikit jumlahnya.
Juga pendidikan agama dan budi pekerti amat besar perannya kepada mutu pendidikan nasional. Sampai saat ini harus dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan semua agama dan pendidikan budi pekerti masih kurang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan agama masih lebih banyak berorientasi kepada penonjolan diri serta ritual agama masing-masing dari pada menciptakan kecerdasan spiritual (spiritual intelligence ) pada peserta didik. Demikian pula pendidikan agama masih kurang dampaknya kepada pembentukan budi pekerti peserta didik, padahal itu seharusnya merupakan bagian penting pendidikan agama. Itu berarti bahwa kebanyakan guru agama belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dan bahwa pendidikan yang mereka terima untuk menjadi guru agama masih perlu perbaikan. Memperhatikan hal itu maka sebaiknya pendidikan budi pekerti diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dan diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh semua guru. Terutama peran Guru Kelas dalam pendidikan budi pekerti perlu ditekankan. Kecerdasan spiritual dan mutu budi pekerti yang tinggi amat penting bagi masa depan bangsa, agar ilmu pengetahun dan teknologi tersalur ke arah yang benar dan positif bagi perkembangan negara dan bangsa..
http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=637

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar